BANTEN, JEMPARING.INFO –
Pemprov Banten mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dalam pelbagai hal tentu penting kelistrikan. Dan telah dilakukan dalam hal Kelistrikan. Sehingga telah menciptakan calon kepemimpinan dibidang kelistrikan. Yang tentu untuk melancarkan program tentang kelistrikan.
Program tersebut membangun infrastruktur membangun Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang kerjasama dengan pihak PT.PLN (UID) Banten. Dengan tuntutan pasilitas dari listrik maka perlu yang bisa menguasai ilmu dan administrasi khusus tentang Kelistrikan.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kelistrikan sudah dilakukan oleh Pemprov Banten tentu melalui Dinas ESDM Banten. Dan pelatihan itu penting adanya untuk menyongsong akan diadakan MOU kerjasama Pemprov Banten dengan PT.PLN (UID) Banten tentang akan dilakukan program KBLBB tersebut.
Menurut Seno Hartono ST, salah seorang peserta ikut pelatihan dan kini sebagai Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, Dinas ESDM Banten, perkembangan listri berbasis baterai kedepan akan berkembang. Dan perkembangan itu tentu harus diantisipasi akan pelayanannya. Dan pemerintah tentu harus meningkatkan pelayanan yang baik dengan berbagai cara untuk dilakukan.
Dengan program yang dipersiapkan segala sesuatunya, baik tenaga ahli kelistrikan dan juga kepengawasannya. Dan peran pengawas tentu sangat penting. Pengawas harus tahu dan paham apa-apa yang diawasi. Maka pengawas harus benar-benar kredibel dan mumpuni. Artinya bukan saja pada hal obyek tapi juga sabyek, langkah yang saat mendapat hambatan dilapangan.
Tusi itu Penting
Tugas pokok dan fungsi (Tusi) pemamfaatan ketenagalistrikan bagi pengawas perlu dipahami betul. Sebab dalam pelayanan kadang ada yang tak terpikirkan. Perkembangan dari permasalahan tehnis atau non tehnis. Pelayanan yang tentu telah tersusun baik tentang program kerja.
Adapun program itu menurut Seno Hartono, terdiri dari 6 bagian, 1.Menyusun rencana kerja dan anggaran setahun. 2.Melakukan pelaporan dan evaluasi. 3.Melsjsanakan bimbingan tehnis UKTL dan bimbingan tehnis hemat energi. 4.Pengelolasn dan pengembangan aplikasi Sidak Banten. 5.Mekrksanakan pengawasan dan pengendalian usaha kelistrikan. 6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah itu juga ada jenis-jenis layanan publik yang harus dijalankan. Diantaranya, Layanan Eplementasi Program (LEP) dan Layanan Edukasi dan Peningkatan Kapasitas (LEPK). Sedang LEP terbagi lagi, Membuat dan Menyusum MK Iegiatan per Bulan, Membuat dan Menyusun SPJ dalam Kegiatan, Melakukan Koordinasi dengan Keuangan, Melakukan Koordinasi dengan bagian PEP, Membuat Laporan Keuangan, Membuat dan Menyusun Laporan Kegiatan.
Adapun LEPK adalah, Layanan Adminstrasi Strategi dan Perizinan Terintegrasi, Layanan Inofasi Teknologi Publik, Layanan Informasi Digital, Pelayanan Pengawasan Kepatuhan, Pelayanan Pengendalian Usaha. Begitu pula kata Seno Hartono selanjutnya ada identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelayanan kelistrikan. Diantaranya tentang, politik, ekonomi, sosial.
Adapun politik dalam analisis tentu adanya dukungan pemerintah dalam Impres No.7 THN 2022 dan Kepres No. 79 THN 2023. Disitu menunjukkan komitmen kuat dalam KBLBB. Sedang budang ekonomi, pembangunan SPKLU/SPBKLU membutuhkan investasi besar. Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan pemerintah daerah mengharapkan BUMN dan investor.
Begitu pula dalam bidang sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hemat energi. Keselamatan ketenagalistrikan,badan.mamfaat KBLBB masih rendah. “Pada intinya pelatihan kepemimpinan pengawas tentu meningkatkan pelayanan bidang kelistrikan. Maka semua hal harus dipikirkan diidentifikasi. Jangan sampai kedepan ada suatu yang tertinggal apa yang dipikirkan sekarang,” tuturnya.***(Ibnu PSM)
“
Pemprov Banten mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dalam pelbagai hal tentu penting kelistrikan. Dan telah dilakukan dalam hal Kelistrikan. Sehingga telah menciptakan calon kepemimpinan dibidang kelistrikan. Yang tentu untuk melancarkan program tentang kelistrikan.
Program tersebut membangun infrastruktur membangun Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang kerjasama dengan pihak PT.PLN (UID) Banten. Dengan tuntutan pasilitas dari listrik maka perlu yang bisa menguasai ilmu dan administrasi khusus tentang Kelistrikan.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kelistrikan sudah dilakukan oleh Pemprov Banten tentu melalui Dinas ESDM Banten. Dan pelatihan itu penting adanya untuk menyongsong akan diadakan MOU kerjasama Pemprov Banten dengan PT.PLN (UID) Banten tentang akan dilakukan program KBLBB tersebut.
Menurut Seno Hartono ST, salah seorang peserta ikut pelatihan dan kini sebagai Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, Dinas ESDM Banten, perkembangan listri berbasis baterai kedepan akan berkembang. Dan perkembangan itu tentu harus diantisipasi akan pelayanannya. Dan pemerintah tentu harus meningkatkan pelayanan yang baik dengan berbagai cara untuk dilakukan.
Dengan program yang dipersiapkan segala sesuatunya, baik tenaga ahli kelistrikan dan juga kepengawasannya. Dan peran pengawas tentu sangat penting. Pengawas harus tahu dan paham apa-apa yang diawasi. Maka pengawas harus benar-benar kredibel dan mumpuni. Artinya bukan saja pada hal obyek tapi juga sabyek, langkah yang saat mendapat hambatan dilapangan.
Tusi itu Penting
Tugas pokok dan fungsi (Tusi) pemamfaatan ketenagalistrikan bagi pengawas perlu dipahami betul. Sebab dalam pelayanan kadang ada yang tak terpikirkan. Perkembangan dari permasalahan tehnis atau non tehnis. Pelayanan yang tentu telah tersusun baik tentang program kerja.
Adapun program itu menurut Seno Hartono, terdiri dari 6 bagian, 1.Menyusun rencana kerja dan anggaran setahun. 2.Melakukan pelaporan dan evaluasi. 3.Melsjsanakan bimbingan tehnis UKTL dan bimbingan tehnis hemat energi. 4.Pengelolasn dan pengembangan aplikasi Sidak Banten. 5.Mekrksanakan pengawasan dan pengendalian usaha kelistrikan. 6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah itu juga ada jenis-jenis layanan publik yang harus dijalankan. Diantaranya, Layanan Eplementasi Program (LEP) dan Layanan Edukasi dan Peningkatan Kapasitas (LEPK). Sedang LEP terbagi lagi, Membuat dan Menyusum MK Iegiatan per Bulan, Membuat dan Menyusun SPJ dalam Kegiatan, Melakukan Koordinasi dengan Keuangan, Melakukan Koordinasi dengan bagian PEP, Membuat Laporan Keuangan, Membuat dan Menyusun Laporan Kegiatan.
Adapun LEPK adalah, Layanan Adminstrasi Strategi dan Perizinan Terintegrasi, Layanan Inofasi Teknologi Publik, Layanan Informasi Digital, Pelayanan Pengawasan Kepatuhan, Pelayanan Pengendalian Usaha. Begitu pula kata Seno Hartono selanjutnya ada identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelayanan kelistrikan. Diantaranya tentang, politik, ekonomi, sosial.
Adapun politik dalam analisis tentu adanya dukungan pemerintah dalam Impres No.7 THN 2022 dan Kepres No. 79 THN 2023. Disitu menunjukkan komitmen kuat dalam KBLBB. Sedang budang ekonomi, pembangunan SPKLU/SPBKLU membutuhkan investasi besar. Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan pemerintah daerah mengharapkan BUMN dan investor.
Begitu pula dalam bidang sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hemat energi. Keselamatan ketenagalistrikan,badan.mamfaat KBLBB masih rendah. “Pada intinya pelatihan kepemimpinan pengawas tentu meningkatkan pelayanan bidang kelistrikan. Maka semua hal harus dipikirkan diidentifikasi. Jangan sampai kedepan ada suatu yang tertinggal apa yang dipikirkan sekarang,” tuturnya.***(Ibnu PSM)
“
